Tuesday, May 12, 2009

Kegelisahan Kader Banteng Muda

" Lebih baik mempersoalkan pemilu yang tidak jurdil daripada berpikir koalisi dengan Partai Demokrat. Selama lima tahun terakhir terdapat kontradiksi pokok antara PDIP dengan Demokrat. Realitas ini tampak nyata dari dinamika di DPR. Terutama sekali dalam arah kebijakan politik ekonomi".(HK)


Saya selama pemilu legislatif berada di Daerah Pemilihan Jawa Timur VII yang salah satu wilayah cakupannya adalah Kabupaten Pacitan. Di kota inilah Partai Demokrat menunjukkan kebesarannya dengan luar biasa. Tanah kelahiran SBY ini dipenuhi baliho raksasa disetiap 500meter, bendera super besar berikut tiang besi menjulang di tiap desa, juga bendera berjajar-jajar hanya berjarak 3-5meter. Semua terpasang dari kota hingga pelosok desa. Semua jalan protokol menjadi biru.

Bagi kader Banteng, berada di daerah dengan iklim kandang lawan seperti itu, tentu bukanlah hal yang mudah. Maka segala daya upaya dengan kemampuan yang ada pun dikerahkan. Militansi kader dibangun. Semangat perlawanan ditumbuhkan. Dengan hati ciut tetap berusaha tegar dan menepuk dada. Maka ketika satu kursi bertambah, bagi mereka itu adalah buah perjuangan yang cukup membanggakan. 'Menang' dikandang lawan, mengharukan dan memunculkan mental militan.

 
Maka ketika berita koalisi PDIP dengan PD muncul, mereka menjerit dan memberondong pertanyaan. Harapan dan pinta pun disurungkan. "Bukan kah amanat kongres mesti ditegakkan?" kata mereka. Saya hanya diam, karena saya bukan siapa-siapa. Hanya kader muda yang mencoba memahami rumah baru ini. Saya maklum penolakan mereka. Pacitan mungkin hanya salah satu representasi saja. Banyak yang lain dibawah sana yang gelisah.
 
Mengutip perkataan Hasto Kristiyanto, anggota DPR PDIP yang dilansir Indopos 12 Mei 2009,

" Lebih baik mempersoalkan pemilu yang tidak jurdil daripada berpikir koalisi dengan Partai Demokrat. Selama lima tahun terakhir terdapat kontradiksi pokok antara PDIP dengan Demokrat. Realitas ini tampak nyata dari dinamika di DPR. Terutama sekali dalam arah kebijakan politik ekonomi".

"PDIP menjadikan nasionalisme kerakyatan dan demokrasi ekonomi sebagai paradigma. Karena itu PDIP menolak praktik impor beras dan pemberian blok Cepu ke Exxon Mobil. PDIP juga menentang UU penanaman modal dan UU free Trade Zone. Sebaliknya Partai Demokrat justru menjadi motor semua kebijakan itu".

"Dalam pembahasan APBN, Demokrat mendorong kebijakan fiskal yang ekspansif dengan memperbesar utang guna menutup defisit. Buktinya, utang dalam negeri naik sampai 460 Triliun akibat membiayai defisit itu. Ironisnya, kualitas pertumbuhan tetap rendah. Ini jelas bertentangan dengan prinsip kemandirian ekonomi yang diperjuangkan PDIP".

"Dalam politik luar negeri, PDIP menolak DEfence Cooperation Agreement (DCA) dan tidak setuju dengan sikap SBY yang menyerahkan tanggungjawab perang Irak kepada masyarakat global. Padahal, masalah itu akibat aksi multilateral Amerika".

"Semua perbedaan fundamental itu akan menghambat jalannya koalisi PDIP dan PD. Bagi PDIP, pemilu 2009 tengah mengalami persoalan legitimasi. Sebab terdapat lebih dari 45juta warga negara yang tidak bisa memilih. bahkan Komnas HAM menyebut itu terjadi secara sistemik dan masif. Fraksi PDIP sangat aktif mendorong hak angket DPT yang sasarannya adalah pemerintah".

Aria Bima,politis muda PDIP menambahkan :

" Konsepsi kerakyatan PDIP sangat anti neoliberalisme. Proses lima tahun sebagai oposisi adalah kritik terhadap arah kebijakan SBY yang sangat dekat dengan paham neoliberalisme. masyarakat kita belum terbiasa dengan tradisi oposisi. Karena itu tugas PDIP yang masih belum selesai adalah memperkat tradisi oposisi dalam sistem politik nasional".

Maka rencana koalisi PDIP dan PD hanya akan menimbulkan gejolak di internal kader Banteng. kekecewaan yang tak terbayar.(*)

0 comments: