Wednesday, October 13, 2010

Pemerintah Anggap Pelarangan Buku Tetap Sah

TEMPO Interaktif, Jakarta - Meski Mahkamah Konstitusi memutuskan mencabut Undang-undang nomor 4/PNPS/tahun 1963 yang membolehkan Kejaksaan melarang buku, bukan berarti buku sama sekali tak bisa dilarang.

"Di sini tidak ada yang terkurangi dari kewenangan Kejaksaan, orangnya kalau (melanggar) pidana, ya berarti dilaporkan sesuai pemidanaan, kalau perdata ya bisa digugat melalui hal-hal keperdataan. Tidak ada menang kalah," kata Kepala Sub Dit Penyiapan dan Pendampingan Sidang Makamah Konstitusi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Mualimin Abdi seusai sidang di Mahkamah Konstitusi, Rabu (13/10).